cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENAMBANGAN EMAS DI SUNGAI TULABOLO YANG TERCEMAR MERKURI Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw; Ahmad Ahmad
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3242

Abstract

ABSTRAKDampak pertambangan emas di sungai tulabolo terhadap kehidupan Masyarakat sekitar sungai tersebut sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat tanpa di sadari. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat penambangan emas oleh rakyat adalah pencemaran merkuri hasil proses pengolahan emas secara amalgamasi. Rakyat yang masih secara tradisional mengambil tambang berupa emas, merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan pengarangan. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya kegiatan pertambangan emas diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sanksi administratif dan sanksi ini pidana bagi pelangaran dalam kegiatan pertambangan. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan ada pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun-1945. Selanjutnya diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perlindungan masyarakat. adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam pertambangan emas karena adanya pelanggaran kegiatan pertambangan yang kemudian dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, masyarakat, merkuriABSTRACTThe impact of gold mining in the Tulabolo river on the lives of the people around the river causes a lot of harm to people's lives without being aware of it. One of the negative impacts that arise due to gold mining by the people is mercury pollution resulting from the amalgamation of gold processing. People who still traditionally take the form of gold mines, mercury can be released into the environment at the stage of washing and writing. Legal protection for people who are directly affected by gold mining activities is regulated in Article 145 of Law Number 4 of 2009. There are administrative sanctions and criminal sanctions for violations in mining activities. The legal basis for legal protection for communities affected by mining activities is Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Further, it is regulated in Article 145 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining concerning community protection. the existence of legal protection for communities affected by gold mining due to violations of mining activities which are then subject to administrative and criminal sanctions.Keywords: Legal Protection, society, merc
PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Heru Supadmo
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3243

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder. Hasil penelitian yang dipeoleh bahwa kedudukan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan nasional berupa kecelakaan kerja diatur pada Undang-undang BPJS dan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah pihak dengan kewenangan menjalankan sistem jaminan nasional berdasarkan asas; 1) kemanusiaan; 2) manfaat; 3) keadilan sosial. Peserta jaminan sosial adalah objek dan pengguna jasa layanan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Implementasi daripada pemberian jaminan kecelakaan kerja dilakukan dengan 2 tahapan yaitu a) Laporan kejadian dan mengajukan klaim pelayanan kesehatan. b) Laporan hasil perawatan (sembuh/cacat/meninggal dunia) Selanjutnya untuk menuntut pengajuan santunan. Pengusaha diberikan sanksi secara administrasi apabila tidak mendaftarkan tenaga kerja (karyawan) atas asuransi kecelakan kerja.Katakunci: BPJS, Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hukum.AbstractThe purpose of this study is to analyze the legal status of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers and the implementation of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers. This kind of research is conducted using a doctrinal (normative) methodology. This study is descriptive-analytical in style. The information used in this study is secondary information. The findings show that the BPJS Law and Law No. 40 of 2004 about the National Social Security System regulate the role of the Social Security Administering Body in the implementation of the national insurance program in the form of work accidents. BPJS is the party with the authority to run the national guarantee system based on the principle; 1) humanity; 2) benefits; 3) social justice. Social security participants are objects and users of health services as described in Implementation rather than providing work accident insurance is carried out in 2 stages, namely a) Incident reports and submitting health service claims. B) Reports on the results of treatment (cured/disabled/died) and to file a claim for compensation. Employers are given administrative sanctions if they fail to register employees (employees) for work accident insurance.Keywords: BPJS, Work Accident, Legal Protection
KONSEP PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN Marthen B.Salinding
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3244

Abstract

AbstrakSumber Daya Mineral dan batubara sebagai salah satu Sunber Daya Alam dikuasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan dikelolah oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, sumber daya alam negara dibenarkan untuk mengusahakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatada umumnya.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Konsep hak menguasai Negara terhadap Sumber daya mineral dan batubara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. UUD NRI 1945 mengkonstruksi Negara telah diberi mandat oleh rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan Negara Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubar berdasaarkan mandat rakyat kepada negara tersebut termasuk mandat pengaturan baik legislasi maupun regulasi yang menjadi pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NBRI 1945 telah termanifestasi dalam berbagai aturan.Kata Kunci; Hak Menguasai Negara, Sumber Daya, Mineral dan Batubara, Keadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN Inggit Akim; Nur Indah Sari
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3239

Abstract

AbstrakUUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak juga atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akibat minimnya lowongan kerja maka tenaga kerja Indonesia memilih ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun menjadi PMI banyak persoalan yang timbul diantaranya PMI yang hendak ke luar negeri banyak yang melalui non procedural atau yang dikenal dengan istilah Ilegal yang berakibat timbulnya berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai subjek hukum dan tanggungjawab bersama, baik Pemerintah Pusat juga Pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara umum adalah pendampingan kepada PMI yang mengahdapi masalah hukum dari negara/pemerintah Indonesia sampai adanya putusan pengadilan. Dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara jika PMI yang bersangkuta telah berada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah daerah
EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILO, KABUPATEN POHUWATO Mohammad Syauqi Pakaya; Ahmad Wijaya
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3246

Abstract

ABSTRACTThis study discusses one of the negative impacts on mining such as environmental damage, in this case it is necessary and must know the effectiveness of law enforcement on the environment in the Unlicensed Gold mining in Dengilo sub-district, Pohuwato Regency. The research used by the author in this study is Normative Research. This study concludes that the effectiveness of environmental law enforcement in gold mining without a permit in Popaya village, Dengilo sub-district, Pohuwato district, Gorontalo province has not been implemented or implemented effectively in accordance with applicable regulations.Keyword : Effectiveness, Environment, miningABSTRAKDalam penelitian ini membahas tentang salah satu dampak negatif terhadap pertambangan seperti dalam kerusakan lingkungan maka dalam hal ini diperlukan dan harus diketahui terkaiat efektivitas dalam penegakkan hukum terhadap lingkungan hidup dalam pertambangan Emas Tanpa Izin yang ada di kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni Penelitian Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari penegakan hukum lingkungan hidup dalam pertambangan emas tanpa izin di desa Popaya kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum berjalan atau terlaksana dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Lingkungan, Pertambangan
EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Mumaddadah Mumaddadah
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3240

Abstract

ABSTRAKPemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilihan umum sangat sering terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran pidana. Pelanggaran tersebut, maka untuk itu diperlukan penanganan yang serius oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terintegrasi, namun dalam prakteknya masih terdapat Permasalahan. Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara, Kedua, apa hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara.Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui 3 (tiga) legal bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data Dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan studi pustaka.Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilakukan disimpulkan. yaitu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif Karena dari sekian banyak perkara yang ditangani hanya satu perkara yang sampai ketingkat pengadilan, begitu pula dalam penanganannya sering terjadi perdebatan yang disebabkan dan dapat menyebabkan ditinggalkannya kasus yang sedang berlangsung ditangani bersama.Kata Kunci : Efektifitas, Penegakan Hukum, Pemilihan Kepala Daerah
KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN Indah Umami; Annisa Indira Hondhe Hudsaha; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3247

Abstract

AbstractEvery parent has rights and obligations to their children or what is called parental power, parental power is intended for the fulfillment of children's rights. A harmonious and ideal family is a dream for all parents, but some parents have different opinions that can result in divorce. Generally, if a parent divorces, the parent's power to the child does not change, but the parental power ends so that the court must decide the guardian for the child. This study aims to analyze the power of parents over children after divorce by referring to court decision number 0011/Rev.G/2018/PA. Sby. This research uses normative methodology through literature studies by reading laws and regulations, scientific papers, and judges' decisions. The results showed that the negligence of parental power after divorce caused the child to be neglected. This finding shows the importance of exercising parental power after divorce, because parents cannot escape their responsibility to educate and nurture children, it will be separated if one of the parents has a bad habit that is feared to have a bad impact on the child's condition.Keywords: Legal Consequences, Divorce, Parental PowerAbstrakSetiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya atau yang disebut dengan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak. Keluarga yang harmonis dan ideal merupakan impian bagi semua orang tua, tetapi beberapa orang tua memiliki berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan adanya perceraian. Umumnya jika orang tua melakukan perceraian maka kekuasaan orang tua kepada anaknya tidak berubah, namun kekuasaan orang tua berakhir sehingga pengadilan harus memutuskan wali untuk anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan mengacu pada putusan pengadilan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kelalaian kekuasaan orang tua setelah perceraian menyebabkan anak menjadi terabaikan. Temuan ini menunjukan pentingnya pelaksanaan kekuasaan orang tua setelah perceraian, karena orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengasuh anak, akan lepas jika salah satu orang tua mempunyai kebiasaaan buruk yang ditakutkan akan berdampak buruk pula terhadap kondisi sang anak.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Kekuasaan Orang Tua
ESENSI PROSEDUR DISMISSAL DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Aufa Wira Prakasa; Zakki Adlhiyanti
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3241

Abstract

AbstractDismissal procedure is part of the pre-trial which decides the admissibility of the lawsuit. The administrative court chief holds the authority to examine the substance of the lawsuits in which previously has formally reviewed by the clerk. This article reviews the dismissal procedure regulations and the essence of this procedure in the administrative pre-trial. Using normative methodology, this research reveals that the dismissal procedure is regulated in the Law No 5 year 1986 jo Law No 9 year 2004 jo Law No 51 year 2009 on Administrative Court. In addition, the Supreme Court also issues the Supreme Court Regulation No 2 year 1991 on The Guidance of The Administrative Court Law Implementation. Furthermore, this research also comes to understanding that the dismissal procedure plays important role in the trial which are: 1) maintains the law and justice; 2) provides legal certainty; 3) creates harmonize relation between community and apparatus; 4) supports the check and balance principle for officials.Keywords: dismissal procedure; lawsuit; dispute; essence.AbstrakProsedur dismissal merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan. Kewenangan atas prosedur ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penilai substansi materiil suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mencakup ketentuan apa saja yang mengatur tentang prosedur dismissal dan esensi atau hakikat dari prosedur ini dalam tahap pra-persidangan. Artikel ini menggunakan metode yang berlandaskan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa UU 5/1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai prosedur dismissal yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN. Esensi dari prosedur dismissal ini ialah: 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal; 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN; 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan 4) Menjunjung tinggi prinsip check and balance bagi para pejabat administrasi negara.Kata Kunci: Prosedur Dismissal, Gugatan, Sengketa, Esensi

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue